Lidik.co.id – Wacana masa jabatan presiden 3 periode ditolak Partai Demokrat (PD). PD menilai masa jabatan presiden lebih dari 2 periode akan memunculkan anggapan penyalahgunaan kewenangan.
“Belum ada ide itu. Kami belum melihat urgensi dan relevansi gagasan itu. Tapi sebagai sebuah gagasan tentu kita coba untuk menggali dan menangkap konteks yang memproduksi gagasan itu,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Benny K Harman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (15/03/2021).
Menurut Benny, masa jabatan presiden maksimal 2 periode sudah cukup dan tepat. Dia menyebut masa jabatan presiden maksimal 2 periode sesuai dengan keadilan konstitusional.
“Dua periode itu adalah pilihan yang tepat sebagai rujukan dengan melakukan studi banding di banyak negara. Itu 2 periode itu sudah cukup. Kalau lebih nanti dipandang akan mudah untuk disalahgunakan,” ujarnya.
“Maka pilihan 2 periode, 2 kali 5 tahun itu adalah pilihan yang sangat tepat, sejalan sesuai dengan rasa keadilan konstitusional, konstitusional justice,” ucapnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua BPPOK PD, Herman Khaeron menilai tidak perlu ada lagi wacana perubahan masa jabatan presiden. Ia menilai seharusnya diskusi lebih kepada kualitas daripada kuantitas.
“Diskusinya, menurut saya, diskusinya adalah bagaimana terhadap kualitas. Terhadap penambahan jangka waktu atau periode presiden ini, menurut saya, tidak perlu diwacanakan kembali bahwa presiden 3 periode dan sebagainya,” ucapnya.
Selain itu, Herman menilai masa jabatan presiden saat ini masih ideal. Ia berharap masa jabatan presiden 2 periode dapat dijalankan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi dengan baik.
“Itu tetap ideal. Jadi tetap ideal untuk dijalankan dan jika menganut amanat UUD hasil amandemen keempat tentu 2 periode ini sudah dijalankan presiden SBY, dan menghasilkan negara yang baik dan ini juga mudah-mudahan dapat dijalankan Pak Jokowi dengan baik,” ujarnya.
Isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dilontarkan Amien Rais
Perihal dugaan perpanjangan masa jabatan presiden sebelumnya dilontarkan oleh Amien Rais melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pukul 20.00 WIB, Sabtu (13/3/2021). Mulanya, Amien mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.
“Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah yang betul-betul luar biasa skenario dan back-uppolitik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita, Pak Jokowi, bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim,” ujar Amien.
Amien kemudian menyebut, setelah lembaga negara itu bisa dikuasai, Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Salah satu agenda sidang istimewa itu adalah memasukkan pasal masa jabatan presiden 3 periode.
“Jadi sekarang ada semacam publik opini, yang mula-mula samar-samar tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali, nah kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun,” ucapnya.
“Jadi semua sudah ada tahapan, it’s now or never tomorrow will be to late,” tutup Amien.
(Red)
