SANGIHE, Lidik.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkap temuan yang sangat serius terkait pekerjaan pembangunan jalan produksi di Dinas Pertanian.
Berdasarkan laporan BPK, terdapat kekurangan volume pada sembilan paket pekerjaan yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga senilai total Rp438.031.794,67.
Namun dari estimasi Aktifis Muda Sekretaris Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI P) Joy Tielung menuturkan, dugaan korupsi yang dinilai dari instansi Dinas pertanian Sangihe mencapai miliaran rupiah.
“Untuk itu saya melakukan peninjauan dalam proyek-proyek di Dinas Pertanian Sangihe, disitu banyak sekali dalam proyek yang dinilai merugikan uang negara,” kata Joy, Rabu (29/11/2023).
Dengan hal itu kata Joy, pihaknya sudah membuat laporan ke Kejati Sulut agar melakukan penindakan bagi proyek-proyek yang berbau korupsi.
“Karena adanya temuan dari BPK dan sudah kami tinjau kembali proyek-proyek di Dinas Pertanian Sangihe diduga adanya korupsi, untuk kami melanjutkan membuat laporan agar ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum yaitu Kejati Sulut untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Joy.
Disamping itu, Joy menambahkan timbul dugaan bahwa kasus ini adalah akibat dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Paket-paket ini melibatkan sejumlah perusahaan kontraktor yang berbeda, seperti PT. API, PT. TLK, PT. MBM, PT. MSJ, PT. SDK, PT. RSU, PT. KMA, dan PT. AUN. Masing-masing paket memiliki kekurangan volume yang berbeda-beda, namun semuanya bersifat merugikan negara,” tutup Joy.
Perlu diketahui, dalam rincian temuan BPK, ditemukan kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan, seperti:
1. Pembangunan Jalan Produksi di Kampung Mala senilai Rp47.595.300,00 yang dikerjakan oleh PT. API.
2. Pembangunan Jalan Produksi di Kampung Kendabe 1 senilai Rp47.749.343,16 yang dikerjakan oleh PT. TLK.
3. Pembangunan Jalan Produksi di Kampung Tariang Lama senilai Rp30.191.132,77 yang dikerjakan oleh PT. MBM.
4. Pembangunan Jalan Produksi di Kampung Kalekube senilai Rp51.564.761,11 yang dikerjakan oleh PT. MSJ.
5. Pembangunan Jalan Produksi di Kampung Kalesuge senilai Rp32.564.556,94 yang dikerjakan oleh PT. SDK.
6. Pembangunan Jalan Produksi di Kampung Babu senilai Rp97.396.186,37 yang dikerjakan oleh PT. RSU.
7. Pembangunan Jalan Produksi di Kampung Pananekeng senilai Rp46.612.416,92 yang dikerjakan oleh PT. KMA.
8. Pembangunan Jalan Produksi di Kampung Mahena senilai Rp36.908.937,57 yang dikerjakan oleh PT. KMA.
9. Pembangunan Jalan Produksi di Kampung Dagho senilai Rp47.449.159,83 yang dikerjakan oleh PT. AUN.
Ditambahkan Pemimpin redaksi lidik.co.id Ferlyando Sandala, Kasus ini mengundang kekhawatiran serius terkait integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah.
“Kekurangan volume pada pekerjaan ini mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak dan pemenuhan spesifikasi proyek,” kata Ferly.
Lanjutnya, pihak berwenang, termasuk lembaga penegak hukum dan instansi terkait, diharapkan segera mengambil tindakan tegas untuk menyelidiki dugaan korupsi ini dan menindaklanjuti dengan proses hukum yang sesuai.
“Tindakan hukum yang adil dan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu oleh praktik korupsi yang merugikan,” tutup Ferly.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Sangihe, Godfried Pella mengatakan, tinggal satu kontraktor TGRnya belum di bayar, yang lain sudah diselesaikan.
“TGR yang belum diselesaikan tinggal KS alias Kelvin anak dari yang disebut Ko Ance, pekerjaannya di kampung Mala, Kalakube dan Bahu,” kata Godfried, Selasa (05/12/2023).
Lanjut Godfried, pihaknya sudah berusahan menyampaikan apa yang jadi TGR untuk diselesaikan.
“Namun sampai saat ini kontak dengan Kelvin sudah tidak ada. Untuk itu, sangat susah berkomunikasi dengan Kelvin,” tutupnya.
